Mahfud MD: Upaya Jaksa Agung Lawan Oligarki dalam Perangi Korupsi Tertahan

Scroll Untuk Lanjut Membaca


Bangjo.co.id, JAKARTA

– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Politik, Hukum, dan Keselamatan), Mahfud MD menyatakan bahwa upaya penumpasannya Kepanjangan Jaksa Agung terhenti ketika berjumpa dengan sistem oligarki.

Hal tersebut dikemukakan oleh Mahfud MD ketika menyampaikan pidatonya dalam acara diskusi publik yang berjudul “Enam Bulan Pemerintahan Prabowo: Yang Luar Biasa, Yang Baik, Yang Buruk, dan Yang Jelek” di Jakarta Selatan, pada hari Kamis, 17 April 2025.

“Pencegahan kejahatan korupsi saat ini telah berlangsung dengan cukup baik di level lokal. Menurut saya, kita juga harus memberi penghargaan kepada Kepanjangan Agung serta mengakui peranan Pak Prabowo yang cukup signifikan dalam membongkar kasus-kasus tersebut,” ujar Mahfud MD.

Terutama kata Mahfud dalam statement-statement yang dikeluarkan Presiden Prabowo dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dalam banyak kasus.

“Tapi ketika dihadapkan pada dua pilihan, umumnya akan memilih untuk beralih arah,” ujar Mahfud MD.

Korupsi dianggap mencapai tingkatan tertentu. Apabila berurusan dengan oligarki dan para pemegang kapital yang dicurigai terlibat dalam pendanaan politik, prosesnya menjadi tersendat.

“Mirisnya kasus pagar laut terhenti meskipun korporasi-nya diketahui sebelum sang lurah,” ujar Mahfud MD.

“Kita baru tahu soal Arsin itu kan sesudah itu ribut karena ada korporasi melakukan itu. Kenapa kok jadi ke orang kecil (ditangkap)? Sesudah masuk ke sini tidak berani,” imbuhnya.

Dia kemudian membahas skandal pencampuran minyak di Pertamina.

“Oplosan dari Pertamina itu. Segera hentikan kegiatan tersebut. Lalu bagaimana dengan penanganan kasus ini? Sebelumnya dikatakan ada kasus yang bahkan lebih besar. Dari tahun 2018 hingga 2023 di Pertamina, seperti yang disampaikan oleh Jaksa Agung pada tahun 2023, kerugian mencapai Rp 193 triliun,” tambah Mahfud MD.

Kemudian ia membayangkan jika perkara tersebut diusut sejak 2018 sesuai dengan perintah penyidikan.

“Mana sekarang yang 2022 mundur sampai 2012? Tidak ada. Karena itu menyangkut orang-orang yang dikenal sebagai Raja Minyak. Raja Mafia Minyak. Tidak ada sekarang. Semuanya mundur,” terangnya.