Bangjo.co.id, JAKARTA
– Ketua Komisi V DPR RI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari Kamis tanggal 17 April 2025.
Rapat untuk mendiskusikan berbagai masalah penting mengenai infrastuktur di tingkat nasional.
Pertemuan tersebut diikuti oleh Ketua Komisi V Lasarus bersama dengan keempat wakil ketuanya, yaitu Ridwan Bae, Andi Iwan Darmawan Aras, Roberth Rouw, dan Syaiful Huda.
Salah satu permasalahan infrastrukturnya adalah terkait dengan kendaraan barang berat Overdimension dan Overloading (ODOL).
Ketua Komisi V Lasarus menggarisbawahi bahwa ODOL sudah menjadikan beban berat terhadap kekuatan infrastruktur jalanan di seluruh negeri.
“Dalam pembahasan mengenai undang-undang seputar lalu lintas dan pengangkutan di jalanan, kita fokuskan pada masalah ODOL,” ujarnya.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa dirinya telah memberikan instruksi untuk menyelesaikan permasalahan ODOL dengan cepat.
Akhirnya, jalanan tidak kekurangan daya tampung untuk menerima muatan dari kendaraan yang berlebihan.
“Presiden telah menginstruksikan agar ODOL ini diperbaiki dan disusun dengan rapi,” katanya.
Menurut Lazarus, pihaknya telah menginformasikan sejumlah hambatan yang dialami di lapangan terkait pengelolaan ODOL.
Presiden Prabowo mengharapkan hambatan-hambatan itu cepat diselesaikan.
“Kami sampaikan tadi beberapa kendala dan kendala-kendalanya itu tadi Pak Presiden sampaikan ini harus kita selesaikan soal ODOL ini. Kenapa? Karena beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang sudah ada,” katanya.
Terkait kemungkinan diterapkannya kebijakan zero ODOL, Lasarus tidak menjawabnya.
Ia hanya mengatakan bahwa pada pekan depan masalah ODOL akan ditindaklanjuti.
“Tadi Presiden menyampaikan minggu depan, minggu depan akan ditindak lanjuti semua apa yang tadi kami sampaikan, termasuk soal ODOL,” pungkasnya.
Kebijakan Zero ODOL sempat digulirkan era pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya pada tahun 2023, dengan menertibkan kendaraan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan yang diizinkan.
Sasarannya adalah mengamankan struktur jalan dari kerusakan awal akibat lalu lintas kendaraan yang tak memenuhi kriteria teknis.
Akan tetapi, para pengusaha menentang kebijakan tersebut.
Akibatnya, penghapusan ODOL dapat mengakibatkan kenaikan biaya logistik.
Di samping itu, tantangan lain adalah infrasturktur timbangan jembatan yang masih terbatas.
Hingga penghujung masa jabatan Presiden Jokowi, implementasi dari Kebijakan Zero ODOL masih belum tercapai. Berbagai kali jadwal pelaksanaan aturan itu ditangguhkan.
