Bangjo.co.id.CO.ID, JAKARTA – Program makanan bernutrisi gratis (MBG), yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sekali lagi menimbulkan masalah setelah beberapa siswa diduga terkeracun. Pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, kurang lebih 400 pelajar dari Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, diketahui sempat mengonsumsi program ini dan kemudian diduga terjangkit racun.
Komisioner KPAI Jasra Putra menegaskan bahwa insiden keracunan sebagai dampak dari program MBG buukan hal baru. Ia berpendapat bahwa kasus pengeracuan yang diderita oleh sejumlah murid ini patut mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Mengingat, program MBG direncanakan untuk mencapai semua murid di tanah air.
“Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan bertingkat terkait hal ini yang mencakup partisipasi masyarakat, orangtua murid, serta pihak sekolah,” jelasnya pada hari Jumat, 2 Mei 2025.
Dia mengatakan tambahan bahwa KPAI sudah memberikan saran terkait dengan unit layanan penjaminan kecukupan gizi (SPPG). Paling tidak ada enam anjuran yang diajukan untuk SPPG, sebagai berikut:
1. Penting dilakukan evaluasi serta koordinasi rutin setiap hari atau minggu oleh tim gabungan dari SPPG, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota, bersama-sama pihak sekolah untuk menyesuaikan jadwal dan daftar menu makanan. Hal ini juga mencakup pengenalan tentang anak-anak yang mempunyai kebutuhan spesifik terkait jenis makanannya, seperti halnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus ataupun penyandang disabilitas. Selain itu harus diperhitungkan juga variasi jam belajar siswa pada tiap-tiap institusi pendidikan saat melakukan distribusi MBG.
2. Badan Gizi Daerah dan SPPG harus mengikuti Pedoman Operasional Standar Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan implementasi MBG, termasuk dalam hal komposisi nutrisi, peralatan penyaji makanan, armada pengangkutannya, higienitas di area dapur, serta aspek-aspek lainnya.
3. Sekolah harus menganggap MBG sebagai alat untuk memperkuat karakter murid-muridnya, termasuk rasa peduli serta sikap bertanggung jawab.
4. Program MBG harus di dukung oleh program pembimbingan tambahan seperti penyuluhan tentang nutrisi, latihan untuk skrining keterampilan kesehatan dasar, dan juga pelatihan pengasuhan.
5. Penting untuk mengembangkan keterlibatan serta partisipasi dari anak-anak, orangtua, lingkungan sekitar, dan pengawas yang tidak terikat secara langsung dalam proses penilaian implementasi MBG di tiap lembaga pendidikan.
6. Banyak sekolah yang belum mengakses program MBG, meliputi madrasah, pesantren, serta SLB, oleh karena itu diperlukan peningkatan dalam memberikan layanan agar seluruh anak dapat menikmati hak mereka untuk mendapat makanan bergizi secara gratis.
Di samping itu, KPAI pun menghasilkan sejumlah anjuran khusus bagi BGN. Berikut ini merupakan konten dari anjuran tersebut:
1. Mengharapkan BGN agar mengevaluasi secara komprehensif mengenai kebijakan, program, pendanaan, dan pengelolaan MBG dengan memasukkan pakar yang tidak berkewajiban serta mendengarkan suara anak sebagai peserta manfaatnya.
2. Mengharapkan BGN agar meningkatkan pengawasan terhadap MBG yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian akhir dengan mendayagunakan partisipasi pihak-pihak independen seperti institusi, guru dan staf pendidikan, para orangtua, siswa, wadah bagi anak-anak, serta komunitas setempat. Pengawasan bertingkat ini ditujukan untuk menekan potensi paparan racun dalam makanan, menjaga keterbukaan informasi tentang alokasi dana, proses distribusi bahan makanan, serta memberi penyuluhan pentingnya pola hidup sehat dan nutrisi yang tepat.
3. Mengharapkan BGN agar menerapkan strategi fokus pada program prioritas penerima manfaat MBG khususnya bagi anak-anak dengan masalah kekurangan gizi serta stunting.
4. Mendukung BGN agar melaksanakan pemantauan berkelanjutan mengenai kondisi gizi buah hati.
5. Mendorong sentralisasi pengaduan untuk meredam risiko implementasi MBG dengan mencakup partisipasi dari pemerintah lokal, institusi pendidikan, para anak, orangtua serta komunitas, termasuk badan otoritas mandiri terpisah. Ini juga menekankan pentingnya penjaminan ketersediaan jalur layanan dan prosedur operasional standar saat eksekusi, guna memastikan tersedianya servis berkualitas tinggi secara tepat jangka waktu, sehingga bisa mendetesi segala potensi masalah akibat kegiatan MBG tersebut.
