jabar.Bangjo.co.id
, Kota Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan terkait adanya tuduhan penggunaan yang tidak tepat dari dana hibah untuk ponpes dan yayasan dalam area pemerintahannya.
Disebutkan, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum beserta keluarganya diduga mendapatkan sebagian dari dana hibahan tersebut.
Dedi menggarisbawahi bahwa setiap rupiah yang dilepaskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuannya masing-masing.
“Saya bukan berbicara untuk individu tertentu, tetapi kepada semua penerima dana hibah provinsi; siapapun dan darimanepun mereka harus bertanggung jawab,” jelas Dedi ketika dimintai keterangan tentang Dana Hibah yang dialokasikan ke Ponpes Uu Ruzhanul Ulum di Kota Bandung, Jumat (2/5/2025).
Dedi menyatakan bahwa jenis pertanggungjawaban yang dimaksud meliputi aspek fisik dan administratif.
Uang grant yang dialokasikan untuk konstruksi, gedungnya harus dibuat dengan kualitas sepadan dengan anggaran yang disediakan.
“Pertanggungjawaban fisik jika berbentuk bangunan, maka bangunannya perlu memenuhi standar kualitas sejalan dengan dana yang disediakan,” jelas KDM.
Dia yakin, bila penerima hibah gagal memberikan pertanggungan jawab secara fisik, maka aspek administrasi kemungkinan besar palsu.
“Bila tidak dapat menunjukkan bukti fisik, artinya administrasi bersifat fiktif,” katanya.
Sektor sebelumnya, berdasarkan informasi yang didapatkan media dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, organisasi keagamaan yang mendapat bantuan uang dalam jumlah banyak ternyata benar-benar memiliki koneksi dengan bidang politik.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, yang pernah merasakan manfaat dari hibah bernilai besar selama menjadi pendamping Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil periode 2018-2023.
Yayasan Sekolah Al-Ruz’han yang dikendalikan oleh Uu dan terletak di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, menerima bantuan keuangan dari institusi pendidikan untuk periode empat tahun secara berturutan mulai tahun 2020 sampai 2024.
“Silahkan, boleh,” kata Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana mengizinkan media untuk mengutip data.
Di tahun 2020, SMKS Al-Ruz’han Tasikmalaya menerima bantuan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat senilai Rp59.400.000 sedangkan SMK Al-Ruz’han Manonjaya mendapat sumbangan sejumlah Rp600 juta.
Pada tahun 2021, nilai bantuan keuangan meningkat secara signifikan di mana lembaga tersebut menerima sumbangan sejumlah Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Pemukiman Jawa Barat guna membangun Gedung STAI Al-Ruzhan senilaiRp 9.999.980.104,30 yang telah dibulatkannya menjadi Rp 10 Miliar. Bantuan ini mencakup anggaran pembangunan fisik sebesar Rp 9.325.280.104,30, alokasi dana perancangan dengan jumlah Rp 178.700.000,- , pembiayaan pengecekan proyek berupa Rp 300.000.000,- serta belanja administratif totalnya adalah Rp 196.000.000,- .
Pada tahun 2022 terjadi jeda, kemudian di tahun 2023 gilirannya STAI Al-Ruz’han yang memperoleh bantuan dana dari Biro Kesra Setda Jabar senilai Rp30 miliar dan untuk Pondok Pesantren Al-Ruz’han sebanyak Rp2,5 miliar.
Dana hibah senilai Rp 30 miliar dialokasikan untuk beberapa proyek konstruksi sebagai berikut: Persiapan Pekerjaan Pembangunan Gedung Rektorat dan Gedung Perkuliahan dengan anggaran sebesar Rp 5.439.999.000; Pekerjaan Struktur Pembangunan Gedung Rektorat dan Gedung Perkuliahan yang mencapaiRp 12.702.054.000; Biaya Pekerjaan Arsitektur dalam membangun gedung rektorat serta gedung perkuliahan sebanyak Rp 8.978.546.000; dan biaya Pekerjaan MEP (mekanikal elektrikal plumbing) diperkirakan pada jumlah Rp 2.879.401.000,-.
Akhirnya, pada tahun 2024, SMK Al-Ruz’han sekali lagi memperoleh dana hibah senilai Rp2 miliar dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Setiap institusi pendidikan yang telah menerima dukungan finansial untuk empat tahun berturutan ini tergabung dalam yayasan bernama Yayasan Perguruan Al-Ruz’han dan berlokasi di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya.
(mar5/jpnn)
