Telah berjalan selama empat bulan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), upaya pemerintah untuk mendukung kesejahteraan nutrisi bagi siswa sekolah. Ini adalah usaha signifikan menuju pembentukan generasi yang lebih sehat dan terdidik. Sayangnya, dibalik tujuan baik itu, telah timbul masalah serius yaitu beberapa kasus keracunan makanan di wilayah-wilayah tertentu yang merenggangkan kepercayaan publik pada proyek ini serta menimbulkan keprihatinan kepada para orangtua.
Kita mesti menyambut positif semangat MBG karena ia selaras dengan prinsip “intervensi gizi dini” yang sangat penting dalam menghindari stunting dan kekurangan energi kronis. Namun, pendekatan gizi tanpa disertai manajemen sanitasi dan kontrol mutu yang ketat justru dapat menjadi bumerang bagi kesehatan anak-anak.
Keracunan makanan pada siswa tidak hanya disebabkan oleh jenis pangan yang ditawarkan, tetapi juga akibat ketidakmampuan sistem dalam mengelola jalur suplai dan menjaga kebersihan saat menyajikan. Ditemukannya makanan busuk, wadah makannya yang kotor, serta adanya patogen dalam sajian sekolah menunjukkan kurang baiknya perancangan praktis pada level operasi.
Banyak laporan mengindikasikan bahwa dapur bersama atau dapur di sekolah yang menyediakan pangan untuk MBG masih belum sesuai dengan standar keamanan pangan. Waktu distribusi melebihi satu jam tanpa adanya pendingin, ditambah lagi dengan penggunaan wadah makana yang hanya dibersihkan seadanya, membuat makanan rentan rusak dan kontaminasi lebih mudah terjadi.
Menyusui buah hati merupakan tugas suci, namun jika kurang diperhatikan aspek kesehatannya, maka tujuan positif dapat berbalik menjadi bencana. Asupan nutrisi saja tidak mencukupi, sebab keselamatan makanan sangat penting.
Bakteri seperti Salmonella, E. coli, atau Bacillus cereus berkembang biak dengan baik di lingkungan bertemperatur ruangan yang tak terjaga saat proses distribusi. Hal ini menjadi tantangan umum dalam pengelolaan logistik pangan yang belum didasarkan pada data mengenai temperatur, durasi, serta jumlah sajian. Sementara itu, bidang pengetahuan tentang gizi sudah lama memandang pentingnya kontrol atas waktu dan temperatur untuk melindungi nilai gizi dan keselamatan dari produk makanan tersebut.
Proses memasak dengan terburu-buru untuk mencapai target produksi dapat mengabaikan tingkat kematangan yang tepat. Ini bisa berisiko bakteri atau organisme lainnya berkembang dari bahan pangan yang belum matang total karena paparan suhu rendah. Selain itu, peralatan dapur dan wadah saji yang minim pengecekan kebersihannya semakin menyulitkan kondisi tersebut. Sebagai gantinya, program MBG harus lebih fokus pada pembentukan sistem kontrol kualitas secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir proses.
Manajemen gizi sudah lama menggunakan prinsip Analisis Bahaya dan Kontrol Kritis (HACCP) dalam menyediakan makanan secara masif. Metode ini mengharuskan adanya pantauan pada titik-titik penting mulai dari memilih bahan mentah, penyimpanannya, proses pembuatan, sampai penyebarannya. Tanpa memiliki sistem semacam itu, proyek berukuran besar layaknya MBG akan cukup rawan terhadap kekeliruan serius.
Di berbagai wilayah, anggota tim implementasi MBG sering kali merupakan sukarelawan atau penyedia jasa kuliner skala kecil yang kurang memiliki pengetahuan tentang pengelolaan keamanan pangan. Hal ini menimbulkan area risiko yang penting untuk diperbaiki dengan cepat. Pemegang kendali setempat diharuskan merancang program latihan serta sertifikasi wajib untuk semua orang yang terkait dalam proses produksi makanan MBG.
Penyelesaian sementara seperti sosialisasi tentang kebersihan dan pengecekan acak dari Dinas Kesehatan tak akan memadai. Perlu adanya investasi pada sistem rantai dingin, label petunjuk tanggal dan waktu penyajian produk makanan, serta_audit kualitas oleh badan independen. Jika terjadi kesalahan pada salah satu tahap distribusi, hal itu bisa menghasilkan dampak bergulir yang merusak reputasi program nasional tersebut.
Insiden keracunan tak melulu berkaitan dengan aspek kesehatan saja, namun juga memiliki dampak psikologis besar kepada para anak. Setelah merasakan trauma akibat konsumsi makan di sekolah, keyakinan mereka akan program tersebut dapat hilang begitu saja. Hal ini pastinya memperlambat pencapaian tujuan gizi nasional seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Agenda Pembangunan Manusia. Harus dimengerti bahwa gizi tidak bisa dilepaskan dari faktor sanitasi. Tak ada kata ‘makanan bernutrisi’ apabila cara penyajianya memberikan peluang untuk terkontaminasi oleh bakteri atau organisme lainnya. Di bidang ilmu nutrisi, kualitas pangan merupakan hasil dari penjernichahan nilai gizinya, kebersihannya, dan perasaan selamat ketika dikonsumsi.
Program pangan seimbang tanpa biaya harus didirikan dengan standar kualitas dan kebersihan yang ketat. Pangan yang bernutrisi tidak boleh berasal dari dapur yang dipaksa atau proses pendistribusian yang sembrono.
MBG merupakan kesempatan luar biasa, namun dapat berpotensi menjadi masalah nasional apabila tidak diurus dengan baik. Pihak pemerintahan harus mempertimbangkan pengetahuan dan praktik dari dunia usaha serta fasilitas kesehatan raya dalam menyediakan hidangan bersama secara bertanggung jawab atas gizi dan keselamatan. Mengambil ilmu dari bidang bisnis kuliner bakal menciptakan landasan teknikal yang semakin kuat.
Kami membutuhkan program “Komando Gizi Terpadu” di dalam MBG, yaitu tim lintas departemen yang tidak hanya fokus pada jumlah dan dana, namun juga mengurus aspek logistika, merancang dapur sehat, menetapkan standar kebersihan, serta melatih tenaga kerja. Peranan ini sangat mendorong kolaborasi erat antara pakar gizi, insinyur keselamatan pangan, ilmuwan mikrobiologi pangan, dan profesional logistik.
Ayo kita awasi program MBK tidak hanya sebagai agenda politik, tetapi juga sebagai langkah maju bagi peradaban dengan melahirkan generasi penerus Indonesia yang terjamin kesehatannya, tangguh, serta memiliki pemikiran cemerlang. Gizi baik merupakan hak fundamental, dan standarnya menunjukkan hormat kita pada masa depan negara.
