Laporan Jurnalis dari Bangjo.co.id, Fiona Sihasale
Bangjo.co.id, BIAK – Pihak pemerintah di Kabupaten Biak Numfor belum mendapatkan pencairan dana khusus otonomi (Otsus) untuk Papua tahun anggaran 2025 dari pemerintahan pusat.
Sehingga, banyak program dan aktivitas pada beberapa Dinas Pemerintah Kabupaten serta organisasi masyarakat tidak bisa direalisasikan karena ketergantungan pada anggaran Otonomi Khusus tersebut belum terpenuhi.
“Sejauh ini, dana Otsus dari pemerintahan nasional belum dialokasikan ke wilayah setempat, menyebabkan beberapa aktivitas dan program yang mengandalkan sumber daya tersebut masih terhenti,” jelas kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, ketika dihubungi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025.
Dia menyebutkan bahwa Pemda Biak Numfor sudah menuntaskan semua dokumen administratif yang diperlukan untuk penerimaan anggaran, seperti RAP dan Laporan Penggunaan Dana Otonomi Khusus tahun fiskal 2024.
Seluruh berkas tersebut sudah dikirimkan kepada Departemen Keuangan serta Pemprov Papua.
“Berkas administrasi kita telah selesai dan seluruh dokumen pun sudah diserahkan. Akan tetapi, pencairan dana dari pemerintah pusat belum juga dilakukan,” katanya.
Dia menggarisbawahi bahwa keterlambatan tersebut tidak hanya terbatas pada Kabupaten Biak Numfor, melainkan juga dirasakan oleh hampir semua kabupaten dan kota di wilayah Papua.
Sampai saat ini, pemerintah pusat belum memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan di balik keterlambatan itu.
Dia berharap alokasi anggaran otonomi khusus dapat segera dihibahkan karena sangat vital bagi percepatan pembangunan serta peningkatan layanan terhadap rakyat.
“Harapan besar kami adalah agar pemerintah nasional dapat mengalirkan anggaran otonomi khusus dengan cepat karena uang tersebut amat penting bagi penunjang kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Gunadi pun meminta agar publik tetap tenang serta tidak mudah terhasut oleh berita yang belum tentu kebenarannya, khususnya yang disebar di platform media sosial.
“Sekali lagi kami mengimbau agar publik tidak gampang terpengaruh dengan berita bohong atau informasi yang meresahkan. Harap jangan sampai ikut-ikutan dipermainkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab yang cuma berniat menciptakan kekacauan,” tegasnya.
Pemerintah daerah masih bertekad mempercepat pembangunan yang menguntungkan warga setempat sambil menantikan adanya jaminan pelunasan danal otonomi khusus dari pemerintahan nasional.(* )
