JAKARTA, bangjo.co.id – Bupati Jombang Warsubi mendesak percepatan realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2026. Desakan ini disampaikannya saat audiensi dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah di Gedung ATR/BPN, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/7/2025).
Warsubi menegaskan pentingnya program BSPS mengingat masih ada lebih dari 18.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Jombang. “Saya sangat berharap program BSPS ini bisa terealisasi di Jombang tahun 2026. Ini bukan hanya program dari pemerintah pusat, tetapi juga demi memberikan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” ujar Warsubi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Warsubi didampingi oleh Staf Ahli Sa’ean Choir, Kepala Dinas Perkim Jombang Agung Hariadi, serta Ketua DPD Partai Gelora Jombang Imam Khudori.
Wamen Perkim Fahri Hamzah menyambut baik inisiatif Bupati Jombang yang datang langsung untuk memperjuangkan kesejahteraan warganya. “Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Bupati Jombang. Ini adalah bentuk nyata dari pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan rumah layak huni,” kata Fahri.
Fahri, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Indonesia, berkomitmen untuk memastikan program BSPS berjalan sesuai target dan menyasar langsung masyarakat yang membutuhkan. “Jika program BSPS bisa terlaksana di tahun 2026, maka amanah ini akan kami jalankan dengan sungguh-sungguh agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya jelas, agar warga bisa tinggal di rumah yang nyaman dan layak huni,” tambahnya.
Program BSPS merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni secara mandiri. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari berbagai pihak, Bupati Warsubi optimistis Jombang dapat menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program perumahan berbasis gotong royong ini.
