JOMBANG, bangjo.co.id Ditengah suasana tidak tersentuhnya transportasi bagi pelajar dan publik Jombang. Bis sekolah tidak ada, angkutan umum minim, kami prihatin Pemkab Jombang tidak segera mengumumkan langkah yang akan diambil kedepan.
” Bisa anggarkan 17 miliar untuk beli tanah sekolah rakyat yang siswanya tidak sampai 1000, tapi mengabaikan ratusan ribu pelajar tanpa transpotasi publik adalah menggugah rasa ketidakadilan.”
Pendapat ini disampaikan 2 narasumber dalam diskusi di Rumah Peradaban MEP Jombang, Ahad, (27/7). Muhammad As’ad, Dosen UNHASY, Kandidat PHD di Leiden University Belanda. Dan Yusron Aminulloh, Founder Rumah Peradaban MEP.
” Sampai hari ini, kita masih menunggu statemen Pemkab Jombang. Kemana arah kebijakan transportasi pelajar. Apa tetap dibiarkan seperti sekarang ? Antri panjang motor dan mobil tiap hari tanpa ada fasilitas dari pemkab. Kita mengacu kota kota lain sudah mulai menata,” tegas Yusron Aminulloh, membuka diskusi.
Bahkan tidak hanya pelajar, transpotasi publik juga minim. Sehingga ekonomi bergerak lambat. Padahal transpotasi memadai juga menjadi indikator kemajuan pembangunan, tambah Yusron.
” Jombang adalah kabupaten strategis di Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, pertanian, dan pariwisata. Namun, hingga saat ini, sistem transportasi publik di Jombang masih sangat terbatas dan belum memadai,”
Ungkap Muhammad As’ad.
Saat ini, tambah As’ad, Warga hanya mengandalkan angkutan desa yang kondisinya tidak layak dan tidak mampu menjangkau kebutuhan mobilitas harian, baik untuk keperluan kerja maupun sekolah.
Dalam pandangan As’ad, kota-kota lain di Jawa Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem transportasi publik yang layak. Surabaya, misalnya, memiliki layanan Wira-Wiri Surabaya yang membantu masyarakat menjangkau berbagai titik dalam kota. Gubernur Khofifah juga telah menggagas Trans Jatim, layanan bus antarwilayah yang sangat membantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari dan mendorong perputaran ekonomi.
” Sayangnya, hingga kini layanan Trans Jatim belum menjangkau Jombang, padahal kebutuhan akan transportasi publik yang terjadwal, aman, dan terjangkau sangat dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, daerah lain seperti Tuban telah meluncurkan program bus sekolah gratis bernama “Si Mas Ganteng”, yang terdiri dari puluhan armada untuk mengantar pelajar dari desa ke sekolah secara aman dan nyaman.”
Dalam diskusi kemudian kedua narasumber sepakat, Jombang membutuhkan inisiatif serupa—semacam “Trans Jombang”—yang menghubungkan pusat kota dengan kecamatan-kecamatan seperti Diwek, Wonosalam, Ploso, dan Ngoro.
“Meskipun secara finansial mungkin tidak menguntungkan dalam jangka pendek, namun penyediaan transportasi publik adalah kewajiban pemerintah dalam menjamin aksesibilitas, kesetaraan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah As’ad.
Pada sisi lain, Yusron Aminulloh yang juga CEO Saieda Greenview, mengusulkan beberapa solusi.
” Sambil menunggu anggaran memadai. Pemkab Jombang bisa ATM (amati, tiru, modifikasi) langkah pemkab Banyuwangi. Membayar angkutan umum sesuai tarifnya, dan saat pagi dan siang pelajar bisa naik gratis.”
Jadi, angkutan umum hidup karena dapat subsidi, saat tidak angkut pelajar bisa melayani masyarakat.
“Langkah ini diambil sambil menunggu diangarkan beli 10 sampai 20 bis mini untuk pelajar. Karena kayaknya di Rancangan
anggaran 2026 belum ada.” ***
