Penurunan Anggaran APBD Kota Surabaya
Anggaran APBD Kota Surabaya dipastikan mengalami pengurangan sebesar Rp 730 miliar akibat pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kelancaran program pembangunan yang telah direncanakan.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi dan inovasi untuk menutup defisit anggaran tersebut. Tujuannya adalah agar semua program pembangunan tetap berjalan optimal meskipun terjadi pengurangan anggaran.
“Tahun 2026, anggaran berkurang sebesar Rp 730 miliar. Karena itu kami harus melakukan inovasi, seperti pembiayaan jangka panjang,” ujar Eri pada Minggu (12/10).
Strategi Pembiayaan Jangka Panjang
Salah satu strategi yang digunakan adalah skema pembiayaan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, pembangunan di Surabaya dapat terus berjalan tanpa mengganggu rencana jangka panjang. Selain itu, pembangunan yang dilakukan lebih awal pada tahun 2026 akan lebih efisien dibandingkan jika dilakukan secara bertahap hingga 2029.
“Jika ada pekerjaan yang selesai pada 2029, kami bandingkan dengan kerja di 2026, selisihnya sekitar Rp 50 miliar. Lebih murah jika kita kerjakan di tahun 2026 dengan dicicil,” jelas Eri.
Selain efisiensi biaya, Eri juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur akan mendorong kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Contohnya, wilayah Wiyung, Gunung Sari, dan Banyu Urip yang sedang dilakukan perbaikan jalan.
“Ketika ada proyek jalan seperti Wiyung, diversi Gunungsari, dan Banyu Urip, maka NJOP-nya akan naik sekitar Rp 500 miliar pada 2028. Itu untuk lokasi-lokasi yang sudah berkembang,” tambahnya.
Optimasi Aset Daerah
Selain menggunakan skema pembiayaan jangka panjang, Pemkot Surabaya juga berupaya mengoptimalkan aset daerah. Aset-aset yang selama ini tidak dimanfaatkan secara maksimal dihidupkan kembali untuk kepentingan masyarakat, seperti disewakan atau menciptakan lapangan kerja.
“Agar ada pemasukan. Rp 730 miliar ini bukan hal yang kecil. Ada juga opsi sendiri, meskipun diberikan 66 persen, sejatinya tidak jauh dari 30 persen,” lanjut Eri.
Dengan perhitungan tersebut, Pemkot Surabaya memperkirakan pendapatan 2026 akan berkurang hingga Rp 1 triliun. Namun, Eri memastikan bahwa berbagai program prioritas, terutama di sektor pendidikan, tetap akan berjalan.
“Kalau dihitung (opsen pajak) hanya 35 persen, karena ada aturan yang mengatur bagaimana pemerataan. Sehingga walaupun 66 persen, dapatnya seperti tahun kemarin hanya naik Rp 200 miliar. Ini yang harus kita tutup,” pungkasnya.
