TULUNGAGUNG,Bangjo.co.id — Di Kabupaten Tulungagung, sektor kesehatan kerap dipamerkan sebagai keberhasilan pemerintah daerah. Peresmian gedung, seremoni program, hingga unggahan media sosial pejabat seolah menunjukkan pelayanan kesehatan yang maju dan berpihak pada rakyat.
Namun di balik narasi manis tersebut, kenyataan di lapangan justru menyisakan luka, masyarakat kecil masih kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan manusiawi.
Bagi warga kelas bawah, sakit bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan biaya, akses, dan perlakuan. Antrean panjang di fasilitas kesehatan, pelayanan yang lambat, minimnya tenaga medis, hingga prosedur berbelit masih menjadi keluhan sehari-hari.
Ironisnya, keluhan ini seolah tenggelam oleh hiruk-pikuk pencitraan yang terus diproduksi pemerintah daerah.
Program kesehatan sering diumumkan dengan bahasa bombastis, namun implementasinya jauh dari harapan.
Di atas kertas, layanan disebut mudah dan gratis. Di lapangan, masyarakat dipaksa berhadapan dengan sistem yang kaku, informasi yang tidak jelas, dan perlakuan yang terkadang tidak adil. Yang kuat dan “punya akses” dilayani cepat, sementara rakyat kecil diminta bersabar tanpa kepastian.
Lebih menyedihkan lagi, kritik dari masyarakat kerap dianggap sebagai serangan, bukan sebagai jeritan minta tolong.
Pemerintah daerah terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada mengakui persoalan mendasar. Seolah yang terpenting bukan bagaimana rakyat dilayani, tetapi bagaimana pemerintah terlihat berhasil.
Pencitraan telah menggeser esensi pelayanan publik. Kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar warga berubah menjadi komoditas politik. Ketika kamera menyala, pelayanan tampak ramah.
Ketika kamera mati, masyarakat kembali berhadapan dengan realitas pahit, antre, menunggu, dan berharap.
Masyarakat kecil Tulungagung bukan tidak tahu berterima kasih. Mereka hanya menuntut hak yang dijamin, layanan kesehatan yang cepat, adil, dan bermartabat.
Mereka tidak butuh baliho keberhasilan, tidak perlu seremoni berlebihan. Yang mereka perlukan adalah dokter yang tersedia, obat yang cukup, dan sistem yang berpihak pada pasien, bukan pada kepentingan citra.
Jika pemerintah daerah terus menjadikan kesehatan sebagai alat pencitraan, maka korban berikutnya bukan sekadar angka statistik, melainkan nyawa manusia.
Pemerintah harus berani berhenti bersembunyi di balik narasi keberhasilan dan mulai turun menghadapi kenyataan. Sebab kesehatan bukan panggung politik, melainkan urusan hidup dan mati rakyat kecil.
Tulungagung tidak membutuhkan pemerintah yang pandai tampil, tetapi pemerintah yang berani bekerja jujur dan berpihak.
Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa di tengah gegap gempita pencitraan, masyarakat kecil dibiarkan menanggung derita dalam diam.
