Kericuhan di Pesta Rakyat Akibatkan Tiga Orang Meninggal Dunia
Pada hari Jumat, 18 Juli 2025, terjadi kejadian yang sangat menyedihkan saat ribuan warga berdesak-desakan dalam acara pesta rakyat yang diselenggarakan sebagai rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut, Luthfianisa Putri Karlina dengan Maula Akbar, putra dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Acara ini digelar di Pendopo dan Alun-Alun Garut, dan berakhir dengan keributan yang menimbulkan korban jiwa.
Acara makan bersama yang dilengkapi panggung hiburan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari masyarakat. Namun, ketika para pengunjung berebut masuk gerbang pendopo untuk mengambil makanan yang disediakan, situasi menjadi tidak terkendali. Banyak orang terinjak-injak dan terhimpit, sehingga puluhan warga harus mendapatkan pertolongan medis.
Petugas kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas mengawasi acara sempat kesulitan mengendalikan situasi. Setelah beberapa orang pingsan akibat terinjak, petugas segera melakukan evakuasi menggunakan ambulans. Sayangnya, salah satu anggota polisi, Bripka Cecep Saepul Bahri, 39 tahun, tiba-tiba pingsan dan meninggal dunia saat sedang mengevakuasi korban.
Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto menjelaskan bahwa Bripka Cecep sedang berusaha memasukkan korban ke arah mobil ambulans saat insiden terjadi. Selain Bripka Cecep, dua korban lainnya adalah Vania Aprilia, seorang anak berusia delapan tahun, dan Dewi Jubaeda, 61 tahun. Total korban yang terluka mencapai 26 orang, sementara tiga orang meninggal dunia.
Penyelidikan Dilakukan oleh Kepolisian
Setelah kejadian tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan beserta jajarannya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Pendopo Kabupaten Garut. Mereka memeriksa gerbang utama tempat warga berkerumun serta alur pembagian makanan gratis yang berlangsung sejak malam hari hingga dini hari.
Selain itu, Kapolda juga menanyakan kepada petugas keamanan dari berbagai instansi terkait sistem pengamanan acara. Termasuk dalam pemeriksaan adalah jalur kendaraan saat mobil ambulans membawa korban. Menurut Rudi, semua prosedur telah dilakukan sesuai aturan, termasuk perizinan, prediksi potensi kerawanan, dan penempatan personel di lapangan.
Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini. Proses penyelidikan melibatkan pengumpulan informasi dan bukti-bukti dari TKP, serta pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Tujuannya adalah agar bisa segera menemukan siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini.
Tanggung Jawab Ada pada Pihak Terkait
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menyatakan bahwa kepolisian memiliki kewenangan penuh untuk menyelidiki kejadian ini. Ia mengatakan bahwa acara pesta rakyat merupakan bagian dari rangkaian pernikahan anaknya, namun ia tidak mengetahui adanya acara makan gratis tersebut.
Menurut KDM, insiden ini menjadi pelajaran penting dan ada pihak yang bertanggung jawab. Ia mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab.
Persiapan Pengamanan Sebelum Acara
Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto menjelaskan bahwa sebelum acara, pihak kepolisian telah melakukan persiapan dengan menggelar apel gabungan dari unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Brimob. Total personel yang dikerahkan mencapai 400 orang, yang disebar ke berbagai titik untuk mengamankan lokasi dan masyarakat yang hadir.
Meski demikian, Kapolres belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang adanya unsur kelalaian. Ia mengakui bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi, sehingga banyak orang ingin hadir di acara tersebut. Namun, hal ini membuat situasi menjadi sulit dikendalikan, terutama di gerbang utama pendopo.
Peran Nadiem Makarim dalam Dugaan Korupsi Proyek Chromebook
Dalam konteks yang berbeda, Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Chromebook. Meskipun isu ini tidak terkait langsung dengan kejadian di Garut, hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan terhadap proyek pemerintah tetap menjadi isu penting yang perlu dipantau secara berkala.
