JOMBANG, bangjo.co.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bergerak cepat merespons isu yang tengah beredar mengenai dugaan intervensi dari orang dekat Bupati yang disebut meminta proyek kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Isu ini mencuat melalui pemberitaan di sejumlah media dan menimbulkan keresahan publik. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Jombang menggelar konferensi pers terbuka di Jombang Media Center pada Rabu (7/5/2025), yang dihadiri langsung oleh sekitar 32 OPD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam konferensi tersebut, masing-masing kepala OPD menyampaikan secara tegas bahwa tidak pernah ada intervensi dalam bentuk permintaan proyek dari pihak luar, termasuk yang dikaitkan dengan orang dekat Bupati.
“Saya selaku Kepala DPMD Jombang menyatakan tidak ada intervensi, baik perintah maupun tekanan dari siapa pun. Kami bekerja murni menjalankan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati Jombang,” tegas Purwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Jombang.
Senada dengan Purwanto, pernyataan tegas juga disampaikan perwakilan OPD lainnya. Mereka memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di setiap instansi berjalan sesuai aturan dan tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, memperkuat pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa selama ini seluruh kegiatan dan pengelolaan keuangan di OPD berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Semua program dijalankan sesuai koridornya. Tidak ada intervensi ataupun tekanan dari pihak mana pun. Kondisi pemerintahan tetap kondusif,” ujar Agus.
Sementara itu, wartawan senior Agus Pamuji dari Nusantara.com turut memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa isu yang beredar memiliki nuansa politis dan perlu ditanggapi secara proporsional.
“Isu ini perlu dilihat secara objektif. Namun pemberitaan yang telah muncul sudah mencederai prinsip jurnalistik karena tidak memberikan ruang hak jawab. Ini justru menjadi preseden buruk di kalangan wartawan sendiri,” ungkap Agus Pamuji.
Ia juga menyayangkan jika pemberitaan tersebut melibatkan narasi tendensius yang menyudutkan tanpa bukti konkret dan menyarankan agar media tetap menjaga integritas profesi.
Langkah cepat Pemkab Jombang dalam membuka forum klarifikasi ini menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Pemkab menegaskan bahwa semua pelayanan publik tetap berlandaskan prinsip good governance.
Dengan pernyataan resmi dari puluhan OPD serta sikap terbuka Pemkab Jombang, masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum terverifikasi secara faktual.(Ad1)
