JOMBANG ,bangjo.co.id– Transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan. Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2022 hingga 2024, tercatat total realisasi pengadaan mencapai lebih dari Rp4,3 miliar hanya untuk paket-paket penyusunan dokumen dan kajian teknis, sebagian besar melalui jasa konsultan eksternal.
Pada tahun 2022, terdapat 20 paket pengadaan dengan total nilai realisasi mencapai Rp1,73 milyar. Tahun 2023 menyusul dengan 16 paket senilai Rp1,25 milyar, dan pada 2024 terdapat 17 paket senilai Rp1,32 milyar. Sebagian besar pengadaan dilakukan oleh penyedia jasa dari luar Jombang, seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, hingga Yogyakarta.
Salah satu item yang dinilai besar dan potensial menimbulkan pertanyaan adalah pengadaan jasa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama tiga tahun berturut-turut. Kegiatan tersebut merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, namun sejumlah pihak mempertanyakan urgensinya, mengingat BAPPEDA sendiri memiliki tenaga perencana fungsional.
Meski dokumen pengadaan telah diumumkan melalui LPSE dan e-Planning, namun detail spesifikasi teknis dan justifikasi kebutuhan kegiatan dianggap belum memadai. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian kegiatan berpotensi tidak efisien dan hanya bersifat formalitas.
Kepala BAPPEDA Jombang, Danang, menyatakan bahwa setiap kegiatan telah melalui proses perencanaan partisipatif dan didukung oleh dokumen lengkap seperti Term of Reference (TOR) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
“Kami pastikan setiap paket sudah disusun berdasarkan survei harga pasar dan kebutuhan teknis dari masing-masing bidang,” ungkap Danang, Jumat (25/7) di kantor BAPPEDA.
Berikut ini daftar rincian pengadaan berdasarkan RUP BAPPEDA Jombang tahun 2022–2024:
Tabel di atas menunjukkan jumlah paket pengadaan berdasarkan kota asal penyedia jasa dalam rentang tahun 2022–2024 di BAPPEDA Jombang. Temuan penting:
Surabaya mendominasi sebagai kota penyedia dengan 10 paket pengadaan.
Sidoarjo dan Malang menyusul dengan 7 dan 5 paket.
Jombang sendiri hanya mendapat 4 paket, kalah dari luar daerah.
Terdapat juga penyedia dari universitas lokal, namun jumlahnya terbatas.
Beberapa paket bahkan tidak mencantumkan nama penyedia jasa (tanpa nama), yang menjadi catatan penting terkait transparansi.
Kendati demikian, sejumlah pengamat kebijakan dan LSM lokal mendesak agar dilakukan audit independen terhadap pengadaan-pengadaan strategis tersebut, terutama yang melibatkan jasa konsultan eksternal dengan anggaran besar. Audit diharapkan dapat memastikan belanja publik benar-benar berdampak terhadap pembangunan daerah dan bukan sekadar pengulangan kegiatan administratif.
