JOMBANG, bangjo.co.id | Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo, Rabu (20/8/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan langkah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Dalam forum tersebut, PKDI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. “Apabila terdapat persoalan di lapangan, mari duduk bersama untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan,” demikian pernyataan yang disampaikan ketua PKDI, Supono.
Hasil audiensi menghasilkan tiga poin sikap PKDI Kabupaten Jombang, yaitu:
Mendukung penuh revisi Perda terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2).
Menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Jombang.
Mendukung penuh kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
Bupati Jombang, H. Warsubi, dalam arahannya menyampaikan bahwa persoalan kenaikan PBB tidak hanya terjadi di Jombang, namun juga dialami oleh 146 kabupaten/kota lain di Indonesia.
“Pemerintah desa dapat membantu warganya yang merasa keberatan untuk menyampaikan ke Bapenda,” tegasnya.
Terkait revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025, Bupati menyampaikan bahwa langkah tersebut memang berdampak pada penurunan PAD.
“PAD tahun 2024 mencapai Rp51 miliar atau 95 persen dari target. Untuk tahun 2025, perolehannya turun menjadi Rp50 miliar. Dengan revisi ini, ada potensi penurunan lagi di tahun 2026 sekitar Rp15 miliar. Namun, langkah ini diambil demi meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Menurut Warsubi, Jombang masih memiliki sumber pemasukan lain selain pajak daerah. Ia menyoroti kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber PAD. Ia mencontohkan Perkebunan Panglungan yang sebelumnya merugi, kini mulai menunjukkan progres positif.
“Dengan manajemen baru, tunggakan pegawai sudah terbayar, bahkan masih ada kas. Jika dikelola dengan baik, perkebunan ini berpotensi menyumbang Rp300 hingga Rp500 juta,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati berharap kontribusi signifikan juga datang dari Bank Jombang, PDAM, dan Aneka Usaha Daerah. “Kalau dikelola maksimal, ini bisa menjadi tumpuan tambahan PAD kita,” tambahnya
Menutup arahannya, Bupati Warsubi menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menjaga stabilitas wilayah.
Bupati Warsubi juga menyampaikan terima kasih kepada para kepala desa yang terus mendukung pemerintah daerah. Ia menargetkan 780 ribu SPPT dapat selesai 100 persen pada November mendatang.
“Kami ingin Jombang selalu kondusif. Kekhawatiran masyarakat terkait PBB insyaallah dapat diselesaikan tanpa satupun yang terlewat. Terima kasih kepada seluruh kepala desa yang telah mendukung penuh upaya pemerintah daerah,” pungkasnya.
